Katalis.net, Jakarta — Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi. Karenanya, pelaku UMKM harus dapat mengoptimalkan teknologi digital agar dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan inovasi produk.
Demikian dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam diskusi daring “Karya Kreatif Bangsa” di Jakarta, Minggu (30/8/2020).
Teten menyebutkan, sejak pandemi Covid-19 terjadi, penjualan di e-commerce naik 26% dan mencapai 3,1 juta transaksi per hari (McKinsey, Juni 2020).
Namun, kata Teten, angka awal 2020 pemerintah mendata baru 8 juta UMKM hadir dalam platform digital atau 13% dari total populasi UMKM.
Untuk itu, ia menekankan perlunya peningkatan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace dan seluruh pihak lain yang terlibat, untuk menyiapkan the Future SMEs agar UMKM dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global.
“Pasalnya, pandemi Covid-19 berdampak signifikan bagi pelaku UMKM di Indonesia, baik dari sisi supply maupun demand,” ucap Teten.
Tantangan lain juga tidak cukup hanya hadir dalam platform digital, isu sustainability dari UMKM di platform digital juga patut mendapat perhatian.
“UMKM tidak hanya harus bertahan, namun harus mampu menjadi kompetitif baik di pasar lokal dan global,” ujarnya.
Menurut Teten, pemerintah melakukan intervensi di sisi hulu (supply) dan hilir (demand).
Di sisi supply, salah satunya adalah masalah pembiayaan untuk koperasi dan UMKM. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp123,46 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus sektor UMKM.
Selain itu, untuk usaha mikro yang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja, yaitu Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro berupa hibah Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro.
“Program ini diharapkan menjadi jawaban bagi para pelaku usaha mikro yang modal usahanya tergerus untuk kepentingan konsumsi untuk dapat menambah inventory/modal kerja, serta memudahkan ke depannya pelaku usaha dapat terintegrasi dalam sistem keuangan inklusif,” papar Teten.
Di sisi hilir, pemerintah melakukan usaha membantu upaya pemasaran produk koperasi dan UKM dengan menyertakan UMKM dalam platform belanja pemerintah serta platform belanja BUMN.
KemenkopUKM telah bekerja sama dengan LKPP untuk menghadirkan Laman UMKM dan BeLa Pengadaan untuk program ini, serta melakukan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM untuk dapat hadir dalam platform ini.
“Bersama KemenBUMN, kami juga sudah bekerja sama untuk memastikan belanja barang dan jasa di bawah nilai Rp14 miliar agar UMKM dapat ikut serta melalui Pasar Digital UMKM yang memiliki potensi setidaknya Rp35 triliun dan 27 kategori produk,” urai Teten.
Saat ini, 9 BUMN telah siap dan secara bertahap ke BUMN lainnya untuk menyerap produk UMKM. Contoh kategori adalah Alat Tulis Kantor, Catering & Snack, Souvenir & Merchandise, Pengadaan & Sewa Furniture, Jasa Event Organizer dan lain lain.
Tak hanya itu, KemenkopUKM juga melakukan onboarding digitalisasi UMKM di daerah-daerah dengan memanfaatkan katalog digital/e-Brochure. Katalog digital ini nantinya berisi produk UMKM serta hyperlinks/tautan kontak penjual.
“Sehingga, dapat disebarkan dengan sederhana melalui platform chat ataupun media sosial dan jika di-klik akan langsung terhubung ke WA penjual,” imbuh Teten.
Inovasi dalam ekosistem digital juga terus digalakkan. Salah satunya, dengan program Pahlawan Digital yang menghadirkan perusahaan rintisan lokal yang menjadi inovator solusi teknologi dan membantu kegiatan usaha UMKM. (Fin)
