Katalis.net — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengembangkan ekosistem digital di perdesaan.
Hal itu dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menjadi panelis dalam konferensi video di Waduk Dharma, Kabupaten Kuningan, Sabtu (17/10/20).
“Saya ingin mentransformasikan seluruh aspek kehidupan menjadi ekosistem digital, meski tidak mudah dilakukan karena Jabar memiliki 5.312 desa. Jadi, saya gunakan digital inklusif,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.
Pemprov Jabar telah meluncurkan Desa Digital pada 10 Desember 2018. Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, dan percepatan akses serta pelayanan informasi.
Nantinya, seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet akan dibenahi, command center dibangun, dan masyarakat desa dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan di wilayahnya.
Sejak diluncurkan pada 10 Desember 2018, Pemprov Jabar sudah memasang wifi di desa-desa blank spot atau desa tidak memiliki koneksi internet sama sekali.
“Kami mengubah cara berbisnis di desa dengan membuat Command Center di rural area. Ini merupakan salah satu cara saya dalam meningkatkan kemampuan warga untuk memanfaatkan koneksi digital. Ada komputer yang terhubung ke e-commerce untuk belanja maupun berjualan,” ucapnya dirilis laman resmi Humas Jabar.
Program Desa Digital sudah mendapatkan penghargaan tingkat internasional. Desa Digital terpilih sebagai Digital Equity and Accessibility dalam ajang IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2020.
Desa Digital dinilai mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas informasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet.
Menurut Kang Emil, sejumlah desa sudah mulai memasarkan hasil pertanian melalui e-commerce. Hal itu menguntungkan petani dan konsumen, karena alur distribusi yang kerap melambungkan harga, dapat dipangkas.
Selain itu, Pemprov Jabar juga mengembangkan aplikasi Sapa Warga untuk memangkas jarak komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Hingga kini sudah 40.000 Ketua RW mengakses Sapa Warga.*
