Katalis.net — Pilkada serentak di Indonesia pada tahun 2020 akan digelar untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021.
Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia.
Seperti biasanya, Pilkada berdampak pada kenaikan konsumsi masyarakat karena para calon melakukan belanja kampanye besar-besaran.
Pertanyaannya adalah, apakah Pilkada kali ini akan berdampak signifikan pada konsumsi masyarakat mengingat penyelenggaraannya dilakukan saat pandemi virus corona (Covid-19).
Bhima Yudhistira ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan model kampanye seperti pemasangan baliho dan pembagian alat peraga kampanye lainnya, tidak semasif Pilkada serentak sebelumnya.
Hal itu dikarenakanmasyarakat masih membatasi kegiatan di luar rumah karena penyebaran virus reda.
Bhima menambahkan, tradisi pesta demokrasi lainnya seperti penyelenggaraan hiburan rakyat lewat musik, sewa panggung kampanye sampai acara kesenian juga dipastikan sepi.
Sewa mobil untuk iring-iringan kampanye juga diramal macet tahun ini, terutama di daerah yang masih melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.
Dengan kondisi tersebut, kucuran uang dari kandidat kepala daerah ke masyarakat menjadi sangat terbatas,” tegasnya.
Secara terpisah Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memiliki pendapat yang sama dengan Bhima, Ia menilai penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini tidak berdampak signifikan pada konsumsi masyarakat.
Yusuf mengatakan “dampaknya ke konsumsi kecil makanya dampaknya ke ekonomi juga otomatis kecil,”
Yusuf menjelaskan sebetulnya hajatan pemilihan umum hanya berdampak kepada pos pengeluaran konsumsi LNPRT saja. Sementara itu, pos tersebut memiliki kontribusi relatif kecil kepada total konsumsi masyarakat.
Pada kuartal II 2020 lalu misalnya, pos pengeluaran konsumsi LNPRT hanya berkontribusi 1,36 persen kepada konsumsi masyarakat. BPS mencatat LNPRT minus 7,76 persen dari sebelumnya tumbuh 15,29 persen.
“Jadi, Pilkada hanya berkontribusi pada pos LNPRT saja, yang secara kontribusi relatif kecil kepada konsumsi masyarakat,” ujarnya seperti dijelaskan kepada cnnindonesia.com
Pilkada Serentak Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Sementara itu pendapat berbeda disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengatakan Pilkada 2020 bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada masa itu akan banyak calon kepala daerah yang akan membagikan bahan kebutuhan pokok, sebagai bagian dari kampanye, kepada masyarakat.
Airlangga menjelaskan, “Dana beredar tentu akan meningkatkan konsumsi, terutama untuk alat-alat atau alat peraga bagi calon, termasuk di antaranya masker, hand sanitizer, dan alat kesehatan lain,”.
Dalam konferensi pers virtual Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Airlangga menyampaikan “akan ada Rp24 triliun dana yang beredar.
Itu hanya biaya penyelenggaraan, belum termasuk uang dari para kandidat. “Mungkin dana dikeluarkan para calon bupati, wali kota, gubernur bisa minimal Rp10 triliun sendiri. Sehingga saat pilkada kemungkinan Rp 34-35 triliun,” katanya.
Akankah Pilkada serentak tahun 2020 akan memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi masyarakat?
Mengingat perhelatannya akan diselenggarakan ketika pemerintah dan masyarakat sedang berjuang menghadapi pandemi covid-19.
