Katalis.net — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dua penghargaan kepada Kota Bandung. Pertama, perhargaan sebagai Kota Paling Inovatif dalam Penerapan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting.
Penghargaan kedua yaitu terbaik kedua soal kinerja Penerapan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting se-Jawa Barat untuk kategori lokus tahun pertama.
Penghargaan diberikan oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja secara virtual, Kamis 12 November 2020 lalu.
Pada acara tersebut, Setiawan mengungkapkan penghargaan diberikan kepada daerah yang telah mampu menurunkan angka stunting di wilayahnya masing-masing.
“Semoga ini menjadi motivasi untuk semua agar bekerja lebih baik lagi,” katanya
Atas penghargaan tersebut, Ketua TP PKK Kota Bandung, Siti Muntamah Oded menyatakan, itu merupapakn buah kerja keras semua pihak di Kota Bandung. Sekaligus bukti keseriusan Kota Bandung dalam penanganan dan penanggulangan stunting.
“Ini merupakan apresiasi atas respon terhadap masalah stunting dari respon pemerintah,” ujar perempuan yang akrab disapa Umi ini, Sabtu, 11 November 2020.
Umi mengungkapkan, persoalan stunting ini menjadi instruksi prioritas dari Wali Kota Bandung yang terintegrasi dengan program pengelolaan sampah melalui (Kurangi Pisahkan Manfaatkan) dan menghadirkan Kawasan bebas ODF (Open Defecation Free).
“Otomatis kebijakan mulai dari tingkat kota sampai ke tingkat kewilayahanan harus memiliki perhatian penuh. Untuk itulah komponen kedua terkait respon political will dan anggaran mempercepat penannggulangan stunting di Kota Bandung,” jelasnya.
Menurutnya, budaya warga Kota Bandung yang masih hadir melalui gotong royong mampu menggerakan semua komponen ikut terlibat.
Di samping pemerintah, lanjutnya, PKK dan Forum Bandung Sehat FBS menjadi motor dengan beberapa inovasi seperti program Tanggap Stunting Dengan Pangan Aman dan Sehat (Tanginas).
“Pertama PKK punya program Tanginas yang memiliki 8 program di dalamnya. Salah satunya mengintervensi secara langsung memberikan pangan aman dan sehat kepada ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balitan sekaligus meningkatkan kapasitas skill bagi kader posyandu,” katnya.
“Sekaligus mengkolaborasikan dengan FBS dengan program Bandung SAE (Sadayana Asi Eksklusif),” tambahnya.
Umi menegaskan program Tanginas juga menggandeng pihak swasta untuk memberikan dukungan anggaran guna mengakselerasi penanganan dan penanggulangan stunting. Sebab, dari tiga faktor yang berkenaan dengan stunting, yakni edukasi, ekonomi dan sanitasi ini masih memiliki sejumlah tantangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam menuturkan indikator penilaian untuk Penerapan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting berdasarkan uraian data serta dokumen bukti pendukung yang diunggah secara online.
“Aksi pertama yaitu analisa situasi. Kedua adalah rencana kegiatan. Kemudian aksi ketiga itu rembuk stunting dan yang terakhir mengenai dukungan regulasi atau peraturan kepala daerah,” jelas Sony.
Sony mengungkapkan, Dinkes Kota Bandung telah berupaya mencegah stunting secara spesifik pada sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Yakni menyasar ibu hamil, bayi dan anak usia kurang 2 tahun.
“Secara sensitif kita mengupayakan akses sanitasi dasar melalui STBM (Sanitas Total Berbasis Masyarakat), penyediaan akses layanan kesehatan dan KB, edukasi terkait Gizi, Kespro dan PHBS serta menyediakan jaminan kesehatan melalui UHC bagi seluruh masyarakat Kota Bandung,” katanya.(asp)**
(Katalis.net – Humas Setda Kota Bandung)