Setda Prov Jabar
Katalisnet — Kendaraan listrik menjadi bagian dari gerakan yang meningkat menuju manajemen armada yang berkelanjutan selama lima tahun terakhir, terutama untuk banyak organisasi dengan armada besar.
Elektrifikasi telah menjadi elemen fundamental dari transisi ini. Kini saatnya operasi armada memenuhi target keberlanjutan yang ditentukan oleh ISO 14001, keberlanjutan, atau program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
Mengintegrasikan kendaraan listrik atau hibrida ke dalam portofolio armada membantu memenuhi tujuan keberlanjutan dan lingkungan.
Karena peraturan lingkungan hanya akan menjadi lebih mengikat selama dekade berikutnya, banyak armada menyadari bahwa strategi pengadaan bertahap akan memungkinkan mereka mendukung operasi yang efisien dan kelangsungan bisnis.
Contents
Tren masa depan berdampak pada elektrifikasi armada
Deloitte dalam sebuah riset “New Market, New Entrants, New Challenges. Battery Electric Vehicles, memperkirakan bahwa Electric Vehicle EV akan mewakili 10% dari total pangsa pasar otomotif pada tahun 2024.
Badan Energi Internasional (IEA) melaporkan pertumbuhan yang pesat dalam penggunaan mobil listrik.
Jika janji yang terkait dengan Kampanye EV30 yaitu untuk mencapai 30% pangsa pasar untuk EV pada tahun 2030 benar, maka IEA memperkirakan bahwa stok EV akan mencapai lebih dari 250 juta, mengurangi permintaan minyak sekitar 4,3 juta. barel per hari.
Ridwan Kamil Resmikan SPKLU di Gedung Sate
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meresmikan pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PT PLN (Persero) yang berlokasi di Area Parkir Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (2/11/20). Peresmian SPKLU atau stasiun charging kendaraan listrik ini bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional ke-75.
Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengatakan, hadirnya SPKLU menandai akan dikonversinya seluruh kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar termasuk untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar di awal 2021.
Saat ini, Pemda Provinsi Jabar tengah menyiapkan kebijakan terkait penggunaan kendaraan listrik tersebut.
“Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan. Sekarang produksi (mobil listrik) sudah massal, maka mulai tahun depan itu pembelian mobil dinas wajib mobil listrik dan motor listrik,” kata Kang Emil.
“Jadi Jawa barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan (penggunaan motor listrik bagi ASN), minimal kendaraan dinas gubernur sampai level bawah,” tambahnya.
Adapun konversi penggunaan kendaraan listrik dinas ini ditujukan sebagai inisiasi awal untuk program kendaraan bermotor listrik dengan bahan bakar nonfosil sehingga lebih ramah lingkungan.
Dalam agenda ini, Kang Emil bersama Direksi PLN, pimpinan perusahaan otomotif, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar turut mencoba mobil dan motor listrik, termasuk cara pengisian dayanya.
“Tidak ada bedanya (dengan nonlistrik), yang harus dibiasakan hanya ini nyala atau tidak karena suaranya kecil tapi kita bisa lihat di layar, sisanya sama saja,” ujar Kang Emil.
Kang Emil menjelaskan, instrumen infrastruktur pengecasan bervariatif, ada yang bisa ditukar dan ditambah di suatu tempat dan ada juga yang bisa mengecas di mana saja seperti produk mobil listrik dari Hyundai.
“Tapi apa pun itu kita ubah gaya hidup kita agar bisa menyelematkan lingkungan dan mencegah kebencanaan (dengan kendaraan listrik),” ucapnya.
Sementara untuk ketersediaan mobil listrik, Kang Emil berujar bahwa rencananya Pemda Provinsi Jabar akan membeli mobil listrik dari Hyundai tipe Ionic.
“Hyundai ini sudah saya tes ke Garut, di tanjakan Nagreg tidak ada masalah,” ujar Kang Emil.
Ia menambahkan, harga mobil listrik Hyundai berkisar Rp600-700 juta. Harga tersebut termasuk harga standar dan terjangkau. Selain itu, penggunaan mobil listrik pun bisa menghemat biaya bensin.
Selain pabrikan, mobil karya anak bangsa juga ditampilkan dalam agenda Hari Listrik Nasional ke-75 ini. Mobil listrik karya Institut Teknologi Nasional (Itenas) merupakan yang pertama di Jabar dan diharapkan mampu menunjang target jumlah kendaraan listrik di Jabar di masa mendatang.
“Kalau kendaraan bensin jarak 300 km menghabiskan dana Rp250 sampai Rp270 ribu, tapi dengan ngecas (listrik) hanya Rp 50ribu untuk jarak 300 km, berarti kendaraan dinas (listrik) ini menghemat (anggaran),” tutup Kang Emil.
(Katalisnet – Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jabar)
